Salah satu tujuan pembangunan di bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena kesehatan adalah merupakan hak dasar masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dikatakan Kepala Bidang PPJK (Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan) Kemenkes Dr. Kalsum Komariyani, M.PPM. pada Lokakarya Pembiayaan Kesehatan Distrik Health Account (DHA), Kamis (25/11) di Hotel Aston Denpasar. Lokakarya dibuka Asisten III Pemkot Denpasar Dewa Nyoman Semadi, SE. mewakili Walikota Denpasar IB. Rai Mantra. Dikatakan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan sangat ditentukan tingkat kesehatan masyarakat, untuk dapat menciptakan masyarakat yang sehat diperlukan pembiayaan kesehatan yang proporsional, terkoordinasi dan terintegrasi. Saat ini kata dia fakta yang ada biaya operasional kesehatan tidak sebanding dengan biaya kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. “Oleh karena itulah melalui Lokakarya ini akan dihitung secara cermat berapa sebenarnya pembiayaan kesehetan masyarakat,” katanya. Selebihnya menurut Dr. Kalsum setidaknya ada lima manfaat dengan pembiayaan kesehatan system DHA ini yakni pertama untuk monitoring dan evaluasi pembiayaan kesehatan tingkat daerah, dasar untuk melakukan reformasi sistem pembiayaan kesehatan, penganggaran berbasis kinerja dan dapat memberikan gambaran besaran belanja kesehatan rumah tangga. Sementara itu Walikota Denpasar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III Dewa Semadi mengatakan pembangunan kesehatan merupakan hal yang sangat kompleks, karena kualitas kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh input yang bersifat akumulatif dari sejumlah sektor pembangunan, dimana dalam proses manajemen pembangunan kesehatan terdapat hubungan independen antar sektor secara bersama-sama dalam menciptakan derajat kesehatan masyarakat. “Sejalan dengan hal tersebut maka perencanaan program bidang kesehatan harus sinkron dengan program pembangunan lainnya, dilakukan melalui pendekatan multi disiplin dengan membangun sinergitas lintas sektoral,” kata Walikota. Selama ini diakui perencanaan program bidang kesehatan di Kota Denpasar masih dihadapkan pada situasi dimana kebutuhan pembiayaan kesehatan semakin tinggi, sedangkan kemampuan penyedia anggaran sangat terbatas, masih kerap tumpang tindih penganggarannya serta belum terintegrasinya program kegiatan dari berbagai sumber pembiayaan. “Dalam kondisi seperti ini diperlukan upaya yang bijak dalam mengoptimalkan semua potensi sumber-sumber pembiayaan kesehatan, baik yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kota maupun sumber pembiayaan dari swadaya masyarakat,” katanya. Lokarkarya yang berlangsung sehari ini diikuti 40 peserta dari SKPD terkait di Kota Denpasar dengan menghadirkan narasumber dari Kemenkes RI. (Dw)